• Sutoro Eko – Desa Baru Negara Lama

Sutoro Eko – Desa Baru Negara Lama

KategoriBuku Berdesa
Stok 10
Di lihat81 kali
Berat(/pcs)1 Kg
Harga Rp 80.000

Deskripsi

Pengarang: Sutoro Eko, M. Barori, Hastowiyono

Tahun: 2017

Penerbit: Pascasarjana — STPMD “APMD”, Yogyakarta

Tebal: viii+218

Peresensi:  Anom Surya Putra, Sumber: Kompasiana.

Korupsi Dana Desa menjadi isu yang bergulir hingga akhir tahun 2017. Organisasi pemerintahan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Organisasi Non-Pemerintah berkali-kali memberikan peringatan atas korupsi dalam pengelolaan Dana Desa.

Buku bertajuk “Desa Baru, Negara Lama” menyebut fenomena Kepala Desa (Kades) tipe bandit. Sutoro Eko bersama M. Barori dan Hastowiyono yang sudah piawai meneliti dan berkomunikasi dengan warga Desa, menyodorkan latar belakang sejarah selain faktor kepribadian Kades tipe bandit.

Kades tipe bandit diberi kekuasaan oleh raja untuk mengatur Desa sambil dipaksa untuk memobilisasi upeti. Berlanjut pada masa kolonial, Kades ini dilanggengkan sebagai pengumpul pajak dan mandor atas warganya. Pasca kemerdekaan, Kades tipe bandit bersembunyi dibalik korporatisme Desa terhadap pemerintah, sekaligus memainkan peran sebagai pengutip pungutan liar. Hanya hukum represif yang berhasil mengatasi Kades tipe bandit, kecuali ada martir yang sanggup mengalahkannya.

Rangkaian kisah tipologi Kepala Desa tidak hadir dalam ruang kosong, tapi dikonstruksikan dari perdebatan ideologi, restorasi Republik Desa, dan kontestasi implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Memahami UU Desa tak dapat dilepaskan dari platformrestorasi Republik Desa. Konsep kunci dari restorasi Republik Desa antara lain kemandirian, kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas. Demokrasi komunitarian menjadi perspektif demokrasi lokal di Desa. Tokoh populer yang mengumandangkan restorasi Republik Desa telah kita kenal dalam skala luas seperti Mahatma Gandhi, Soekarno, M. Hatta, dan Soepomo.

Ironisnya, praktik demokrasi komunitarian Musyawarah Desa mengalami kontestasi dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang teknokratik. Kritik pedas dari para penulis “Desa Baru, Negara Lama” tertuju pada perspektif Orientalis-modernis yang dijalankan oleh teknokrat dan ahli pembangunan. Pendek kata, kolonialis “zaman now” menganggap Desa adalah situs kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan sarang para bandit. Berbanding terbalik dengan pendukung restorasi Republik Desa yang melakukan edukasi Desa maupun pegiat Desa yang mengorganisir rakyat di Desa.

Ditengah kontestasi yang mereduksi UU Desa pembaca akan menyimak cara pandang baru yakni Rekonstitusi Desa. Pertama, pendekatan teknokratisasi dan birokratisasi diputar balik menjadi rekognisi, redistribusi, demokratisasi dan edukasi terhadap Desa. Musyawarah Desa dan institusi Badan Permusyawaratan Desa penting diedukasi agar aparatus supra-Desa tidak mendikte agenda strategis di Desa.

Kedua, maraknya isu korupsi oleh Kepala Desa tipe bandit mungkin paralel dengan kebijakan Dana Desa sebagai proyek bantuan yang layak dikorup. Ini harus diputar balik menjadi diskursus kemandirian, kerakyatan, dan kemakmuran Desa. Tak sekedar proyek Aspal, Pasir, Batu di Desa (“APB Desa”).

Ketiga, rekonstitusi secara nasional yang menawarkan bahwa “kita akan memilih gajah India atau naga China?” Bila kita memilih gajah India maka perkuat aset lokal Desa dengan semangat “sedikit demi sedikit menjadi bukit”. Sebaliknya, jika kita pilih naga China maka elit Negara jangan ragu mengumumkan korporasi rakyat melalui industrialisasi perdesaan secara masif dan ekspansif. Rekonstitusi Desa berupaya memaknai proyek Dana Desa yang rawan dikorupsi, sambil melawan Kades tipe bandit dengan demokrasi.*

Pengarang: Sutoro Eko, M. Barori, Hastowiyono Tahun: 2017 Penerbit: Pascasarjana -- STPMD "APMD", Yogyakarta Tebal: viii+218 Peresensi:  Anom Surya Putra,…

Feedback

Belum ada feedback

Komentar

whatsapp
whatsapp